Ribuan Kepala Keluarga Kini Berhak Kelola Perhutanan Sosial

Jumat, 4 Februari 2022

SAMARINDA  – Sebanyak  1.649 kepala keluarga (KK) yang berdiam di Kawasan Pengelolaan Hutan Desa (KPH) Delta Mahakam,  Kabupaten Kutai Kartanegara, mendapatkan persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial.

Penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial dilakukan secara simbolis oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Negara Jakarta, pada Kamis (3/2022).

Dalam amanatnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memberikan akses legal kepada masyarakat sekitar hutan untuk mengelola kawasan hutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan.

“Pemerintah telah mengadakan program Perhutanan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial,” ucap Presiden Joko Widodo.

Dijelaskan presiden, jika Perhutanan Sosial meliputi lima skema dalam pengelolaannya, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.

Khusus capaian Perhutanan Sosial di Kaltim hingga tahun 2021 seluas 210.924 hektar, terdiri Hutan Desa sebanyak 39 unit seluas 183.310 ha, Hutan Kemasyarakatan 25 unit seluas 5.877 ha, Hutan Tanaman Rakyat 16 unit seluas 13.446 ha, Hutan Adat dua unit seluas 7.771 ha dan Kemitraan Kehutanan empat unit seluas 521 Ha 210.924 ha.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Isran Noor yang hadir secara virtual di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim mengungkapkan rasa syukur karena pemerintah telah mengakui hak kelola hutan kepada masyarakat.

“Siapa lagi yang diandalkan untuk mengelola hutan itu? Ya, memang selayaknya mereka, masyarakat sekitar hutan itu sendiri,” ujar Isran yang turut didampingi Kepala Pusat Pengendali Pembangunan Ekoregion Kalimantan.

Pemprov Kaltim lanjutnya, sangat mendukung atas keputusan pemerintah pusat memberikan hak kelola hutan untuk kepentingan masyarakat sekitar hutan.

Perhutanan Sosial, lanjutnya adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan.

“Program ini membuat masyarakat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Target capain Perhutanan Sosial per tahun sesuai RPJMD Kaltim seluas 32.000 ha,” ucap Isran.(yan)

banner-home-panjang

Baca Juga

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *